VISI & MISI NTT

Visi

Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, adil dan demokratis, dalam Bingkai Negara Republik Indonesia

Misi

• Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efesien, dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat
• Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat
  dijangkau oleh seluruh masyarakat
• Memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu
  memanfaatkan keunggulan potensi lokal
• Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas
  untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak
• Meningkatkan penegakan supremasi hukum dalam rangka menjelmakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum
• Meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup
• Meningkatkan akses perempuan dan anak dalam sektor publik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
• Agenda Khusus : Penanggulangan kemiskinan, penanganan daerah perbatasan, Pengembangan Provinsi Kepulauan dan penanganan daerah rawan bencana.

Harapan Pembangunan NTT

• Keberlanjutan Keberlanjutan dari program pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya
• Peningkatan Pembangunan diarahkan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik
• Percepatan Suatu gerakan dan semangat untuk memastikan pencapaian keberhasilan dan peningkatan kondisi yang lebih baik selama lima tahun
• Pemberdayan Masyarakat Pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan akses masyarakat maka dikembangkan paradigma "Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah)" dengan birokrasi pelayanan publik yang murah dan cepat serta mewujudkan anggaran pembangunan yang lebih besar bagi kepentingan rakyat.

Agenda Pembangunan Daerah NTT 2008 - 2013

1. Pemantapan Kualitas Pendidikan

* Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang;
* Peningkatan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan
global;
* Pengembangan manajemen pendidikan yang efisien;
* Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

2. Pembangunan Kesehatan

* Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
* Peningkatan kinerja institusi kesehatan;
* Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
* Pembudayaan pola hidup sehat.

3. Pembangunan Ekonomi

* Peningkatan kualitas angkatan kerja;
* Perluasan kesempatan kerja;
* Revitalisasi institusi ekonomi;
* Peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat.

4. Pembangunan Infrastruktur

• Peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia
• Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi embung dan bendungan
• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perlistrikan dan mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan
• Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

5. Pembenahan Sistem Hukum (Daerah) dan Keadilan

* Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
* Revitalisasi dan refungsionalisasi institusi penegak hukum;
* Pembentukan dan pembaharuan peraturan daerah yang responsif dan partisipatif;
* Peningkatan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berperspektif HAM;
* Pengembangan budaya hukum birokrasi ke arah terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN.

6. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

* Konsolidasi perencanaan tata ruang wilayah;
* Peningkatan Pemantauan, Pengawasan dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang;
* Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup berkaitan dengan
pembangunan yang berkelanjutan.

7. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan PartisipasiPemuda

* Peningkatan pemberdayaan perempuan untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan
gender;
* Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi anak;
* Peningkatan pembinaan pemuda.

8. Agenda Khusus

* Penanggulangan Kemiskinan;
* Penanganan Daerah Perbatasan;
* Pengembangan Provinsi Kepulauan;
* Penanganan Daerah Rawan Bencana.